monitorpublik.comKrisis iklim kian memburuk dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan gambut skala besar yang menghasilkan asap tebal yang menyebar lintas batas, mencapai wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua Selatan.
Gelombang panas serta musim kemarau yang berkepanjangan setelah peristiwa El Niño 2026 menyebabkan krisis air bersih di banyak daerah. Dampaknya pun meluas, mulai dari gangguan terhadap mata pencaharian, kebudayaan masyarakat adat, hingga terhambatnya akses pendidikan anak-anak.
Perwakilan masyarakat dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, bernama Sembay menyatakan bahwa kebakaran hutan berarti hilangnya bahan bangunan, sumber penghidupan, serta pengetahuan turun-temurun yang telah diwariskan secara generasi.
Ia menekankan bahwa upaya pemugaran yang membuat wilayah terlihat lebih ‘modern’ belum tentu memenuhi kebutuhan nyata warga lokal.
Padahal, hutan merupakan bagian integral dari kehidupan, mata pencaharian, dan identitas budaya masyarakat adat. Contohnya, Rumah Betang yang panjangnya mencapai 118 meter dan tingginya sekitar lima meter, bergantung pada kayu dari hutan untuk tetap terawat.
“Ketika hutan lenyap, maka sumber kayu untuk rumah, mata pencaharian para pengrajin, serta tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna alami dan obat tradisional juga ikut terancam. Kehilangan hutan berarti kehilangan bagian penting dari eksistensi masyarakat adat,” ujar Sembay dalam pernyataan tertulis, Kamis (5/11/2026).
Sebagai sumber air dan tempat menangkap ikan, sungai di Sintang kini mulai mengering. Akibatnya, distribusi bantuan menjadi terhambat karena kendala armada, galon, dan pasokan air.
Kebakaran hutan di desa-desa yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terdeteksi pada 8 Juli dan merambat hingga Taman Nasional Gunung Palung, yaitu habitat orang utan dan spesies satwa lainnya.
Hendri Gunawan dari Yayasan Palung menyampaikan bahwa sekitar 6.000 hektare hutan desa dilahap api selama periode 15 hari. Tim pemadam gabungan yang terdiri dari warga, relawan, TNI, dan polisi menghadapi tantangan besar akibat gambut yang terus membara dengan ketersediaan air yang sangat terbatas.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyebabkan krisis air bersih, sehingga warga kesulitan mendapatkan air untuk minum maupun memasak. Ia menilai kondisi ini berkaitan erat dengan pembangunan kanal untuk perkebunan sawit sejak tahun 2017 yang membuat gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar saat musim kemarau panjang.
Ia memperhatikan ketimpangan yang terjadi antara manfaat pembukaan lahan yang dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat umum kehilangan hutan, kebun, sumber air, serta habitat satwa liar.
Menurut Hendri, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan darurat, tetapi juga perlindungan terhadap hutan yang menjadi penopang kehidupan mereka.
“Boleh kaya, tapi jangan sampai serakah. Kami hanya butuh air bersih. Kami cuma minta tolong, bantu jaga rumah kami—hutan tempat kami tinggal bersama berbagai makhluk hidup di dalamnya,” ujar Hendri.
Natanael Undas menyaksikan perubahan drastis pada pemandangan alam di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dari sistem agroforestri karet yang dulu ada menjadi perkebunan sawit ilegal.
Perubahan tata ruang ini disertai meningkatnya aktivitas tambang emas ilegal di sepanjang sungai selama dua dekade terakhir. Ia juga menyoroti dampak karhutla yang memaksa penghentian pembelajaran tatap muka selama dua bulan.
“Anak-anak harus belajar secara daring, padahal tidak semua keluarga memiliki perangkat atau akses internet yang memadai. Pemadaman listrik selama 6–12 jam di beberapa wilayah semakin memperparah situasi,” tuturnya.
Menurutnya, ketika kesempatan untuk belajar terus menipis, anak-anak berpotensi kehilangan kesempatan menciptakan masa depan yang berbeda dari realitas lingkungan dan kondisi ekonomi yang mereka alami saat ini. Ia menyerukan perbaikan infrastruktur pendidikan serta penegakan hukum terhadap tindakan-tindakan yang merusak lingkungan.
“Pendidikan merupakan fondasi bagi masa depan Indonesia,” kata Natanael.
