monitorpublik.com,JAKARTA — Pemerintah mengakui bahwa kebakaran hutan dan lahan kini telah melampaui batas sebagai masalah lingkungan dan penghambat pembangunan.karhutla) gambut di Provinsi Kalimantan TengahBukan lagi sekadar krisis ekologis dan kendala sosial,transportasi udaratapi telah berubah menjadi situasi darurat yang menyangkut kehidupan manusia dan kesehatan masyarakat secara umum.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyatakan keprihatinan mendalam terhadap penurunan kualitas hidup warga akibat paparan asap beracun yang terus-menerus membungkus ibu kota provinsi.
Berdasarkan data pemantauan pemerintah, tingkat polusi udara di Palangka Raya mencapai angka luar biasa tinggi, yaitu 600 mikron per meter kubik.
Artinya udara tersebut sangat berbahaya. Secara alami, manusia hanya bisa bertahan dengan partikulat PM 2,5 di bawah 100 mikron per meter kubik. Namun untuk Palangka Raya, selama hampir tiga bulan terakhir, kualitas udara tetap berada di atas 400 mikron per meter kubik,” jelas Hanif di Jakarta, seperti dikutip Jumat (6/11/2026).
Paparan zat pencemar mikro dalam waktu panjang ini membawa ancaman mematikan secara bertahap. Hanif menjelaskan bahwa partikel beracun dari kebakaran lahan gambut mampu langsung merembes ke paru-paru dan aliran darah.
Situasi ini meningkatkan risiko kematian, khususnya bagi kelompok rentan yang sudah memiliki penyakit dasar atau kondisi komorbid. Ketimpangan sosial pun turut memperparah dampak kesehatan yang ditimbulkan.
Kita tentu berharap tidak ada lagi korban yang muncul, mengingat musim kemarau diperkirakan akan mencapai puncaknya kembali hingga akhir Desember,” tegasnya.
Menyikapi kekhawatiran ini, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Eddy Pratowo sebelumnya juga menyerukan agar pemerintah pusat segera merealisasikan bantuan infrastruktur seperti sumur bor, pompa air, serta mobil tangki darurat.
Bagi Pemprov Kalteng, percepatan penanganan kebakaran dan sumber asap merupakan langkah penting untuk melindungi serta menjaga kesehatan warga.
Berdasarkan kondisi darurat ini, Kemenko Pangan mengimbau seluruh pihak, terutama pelaku usaha di sektor kelapa sawit, kehutanan, dan pertambangan yang beroperasi di Kalteng, agar tidak memandang karhutla hanya sebagai persoalan lingkungan semata.
Penanggulangan kebakaran ini menjadi tanggung jawab bersama sebagai bentuk panggilan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat, meskipun dengan keterbatasan anggaran dari APBN.
