Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah perlindungan bagi warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, sekaligus memperkuat upaya pemadaman api.
Eddy menjelaskan, berbagai aktivitas masyarakat mengalami gangguan karena asap tebal yang bertahan selama berbulan-bulan di wilayah tersebut. Kabut asap kembali melanda ibukota provinsi, Palangka Raya, setelah sebelumnya sempat berkurang akibat hujan deras.
Ia menambahkan, bantuan yang telah disalurkan mencakup kebutuhan pokok masyarakat serta jaminan kesehatan bagi relawan yang terlibat dalam penanganan bencana.
Pemprov telah menyiapkan bantuan pangan, air bersih, pembagian vitamin, serta penyediaan rumah oksigen,” ujar Edy kepada awak media di Jakarta, Jumat (6/11).
Berdasarkan perkiraan dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia dari Januari hingga 20 Oktober 2026 diperkirakan mencapai Rp 340,3 triliun. Dalam peringkat provinsi, Kalimantan Tengah berada di posisi ketiga dengan estimasi kerugian terbesar yaitu Rp 32,8 triliun.
Posisi pertama diraih Papua dengan kerugian ekonomi sebesar Rp 59,43 triliun, diikuti Kalimantan Barat yang mencatat kerugian Rp 41,91 triliun.
Mengacu pada laporan CELIOS berjudul “Membakar Hutan, Hanguskan Ekonomi” edisi November 2026, kerugian ekonomi ini dihitung dari nilai aset yang terdampak langsung, ditambah aktivitas ekonomi yang terhenti akibat kebakaran, seperti perdagangan (termasuk warung), ritel, dan sektor pertanian.
Tidak hanya sektor kehutanan, kebakaran juga merusak industri pengolahan. Kerugian yang disebutkan hanya mencakup aspek ekonomi. Namun, masih ada biaya kesehatan yang harus dipertimbangkan sebagai dampak tambahan.
Berdasarkan perhitungan CELIOS, biaya kesehatan masyarakat yang terdiagnosis infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp 19,2 triliun. Jika memperhitungkan keseluruhan biaya kesehatan yang terkait dengan gejala ISPA pada masyarakat terdampak, angkanya bisa mencapai Rp 224,6 triliun.plus Jumlah tersebut bahkan dapat melampaui Rp 224,6 triliun jika semua dampak kesehatan akibat gejala ISPA pada populasi yang terkena dampak ikut diperhitungkan.
Untuk mengurangi ancaman-ancaman tersebut, Edy menyatakan bahwa fokus pemerintah ke depan adalah menekan munculnya kabut asap atau bahkan menghilangkannya sepenuhnya melalui langkah mitigasi yang tepat.
“Kunci utamanya adalah mengelola secara baik agar pasokan air dan kelembapan di lahan gambut tetap terjaga,” tambahnya.
Berdasarkan catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat 11 kota/kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki lahan gambut. Luas wilayah terbesar berada di Kabupaten Pulang Pisau, mencapai 905 ribu hektare.
Secara keseluruhan, luas kawasan hidrologis gambut di provinsi ini tercatat sebesar 4,6 juta hektare, sebagian besar terletak di kawasan hutan. Saat musim kemarau tiba, lahan gambut yang seharusnya basah menjadi kering dan sangat rentan terbakar.
Siapkan Sumur Bor untuk Menjamin Sumber Air Bersih Bagi Warga
Warga Kalimantan Tengah tidak hanya menghadapi ancaman api dan asap tebal yang membayangi selama berbulan-bulan, tetapi juga harus bertahan dalam kondisi kekeringan parah akibat musim kemarau yang panjang tahun ini.
“Untuk memastikan pasokan air bersih, langkah-langkah telah kami siapkan sejak kemarin, termasuk pembangunan sumur bor dan tandon-tandon yang dirancang untuk menyediakan air layak minum bagi masyarakat,” kata Edy.
Berdasarkan perkiraan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalimantan Tengah, awal musim hujan di wilayah tersebut telah dimulai sejak pertengahan Oktober. Belakangan, beberapa daerah juga dilaporkan telah mengalami hujan deras.
Namun, selama periode tiga bulan mulai Agustus hingga Oktober 2026, Kalimantan Tengah diperkirakan mengalami kondisi kering hingga sangat kering. Hingga bulan September lalu, provinsi ini bahkan mencatatkan hari tanpa hujan (HTH) mencapai 97 hari berturut-turut.
Kekeringan ini berdampak pada menurunnya tingkat air Sungai Barito yang mengalir melintasi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Penurunan debit air sungai utama ini cukup mengganggu aktivitas pelayaran, termasuk perjalanan kapal pengangkut BBM serta barang kebutuhan pokok lainnya bagi warga setempat.
